Berita / Event / Artikel

PENYULUHAN PERKOPERASIAN DI KELOMPOK SIMPAN PINJAM WERDHI SEDANA

NOTULEN DALAM RANGKA SOSIALISASI PRINSIP-PRINSIP PEMAHAMAN

PERKOPERASI DI KABUPATEN KARANGASEM YANG DILAKSANAKAN

PADA HARI JUMAT, TANGGAL 9 MARET 2018

KELOMPOK SIMPAN PINJAM WERDHI SEDANA

 

  1. Peserta Kegiatan Sosialisasi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992  tentang Perkoperasian berjumlah 23 (dua puluh tiga) orang dari jumlah Anggota kelompok termasuk unsur pengawas dan pengurus.
  2. Narasumber :Ida Bagus Putu Sucita, SE. Kepala Bidang Koperasi  pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menegah Kabupaten Karangasem, yang di damping oleh I Wayan Kariada, S.Pd.H Selaku Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan (PPKL) Provinsi Bali yang di tugaskan di Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Karangasem
  1. Pemaparan /Penyuluh :

Apabila ingin mendirikan Koperasi maka ada beberapa hal yang harus dipedomani, sesuai dengan dasar hukum pembentukan Koperasi  yang ada sepeerti :

  • Undang-undang Nomor 25 Tentang Perkoperasian
  • Permen KUKM No. 10 Tahun 2015 tentang Kelembagaan Koperasi

Berdasarkan dasar hukum di atas maka ada beberapa syarat yang harus dipenuhi apabila ingin mendirikan sebuah Koperasi diantaranya adalah :

  • Terbentuknya sebuah kelompok yang minimal beranggotakan 20 (dua Puluh) orang dan telah memiliki KTP atau sudah menikah.
  • Menentukan nama Koperasi yang akan dibentuk, yang minimal terdiri dari 3 kata.
  • Menetukan tempat kedudukan (Alamat) koperasi yang jelas sehingga dapat melayani anggota atau calon anggota.
  • Menetukan jenis koperasi yang akan dibentuk sesuai kesepakatan rapat anggota dan menyetujui simpanana pokok dan Simpanan Wajib masing-masing angota sebagai modal awal koperasi.
  • Agar membuka Rekening Bank disalah satu Bank Pemerintah sebesar Rp. 15.000.000,- atas nama kelompok
  • Menyepakati calon Pengurus dan Pengawas dalam arapat anggota yang tidak memiliki hubungan semenda dan sedarah antara para Pengurus dan Pengawas.
  • Menanamkan 3 hal dalam diri anggota yaitu: anggota sebagai pemilik koperasi, anggota sebagai pelanggan koperasi, dan anggota sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam rapat anggota.
  • Memiliki usaha yang akan dijalankan/ dikelola.
  1. Tannya Jawab :

Pertannyan :

  • Berapakah Syarat Maksimal Modal Sendiri?
  • Keanggotaan Koperasi apakah boleh dari keluarga sendiri?
  • Apakah boleh koperasi melayani anggota di luar Kabupaten Karangasem?
  1. Kesimpulan/Hasil Kegiatan.
  2. Pemerintah mempunyain tanggung jawab dan kewajiban untuk memfasilitasi khususnya menyangkut dibidang kelembagaan/ organisasi dan usaha dari kelompok sebagai perwujudan dari pra Kopoerasi.
  3. Kelompok Masyarakat perlu didorong dan diberdayakan melalui koperasin sebagai perwujudan ekonomi kerakyatan, sehingga nantinya dapat tumbuh dan berkembang dimasa mendatang, kare akan mampu menciptakan wiraswasta-wiraswasta baru.
  4. Kegiatan sosialisasi menitik beratkan kepada :
  5. Undang-undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
  6. Pemahaman tentang prinsip-prinsip koperasi yaitu :
  • Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka.
  • Pengelolaan dilakukan secara demokratis.
  • Partisipasi ekonomi anggota.
  • Otonomi dan kemandirian.
  • Pendidikan, Pelatihan dan Informasi.
  • Kerjasama antar koperasi.
  1. Pemahaman tentang hak dan kewajiban anggota dan calon anggota.
  2. Pemahaman tentang hak dan kewajiban pengurus dan pengawas koperasi.
  3. Setelah dilakukan sosialisasi tentang Undang-undang koperasi maka kelompok masyarakat ekonomi produktif diharapkan tumbuh menjadi koperasi yang sehat dan kwat berwatak sosial, bermartabat dan mandiri serta kuat dari segi organisasi dan kelembagaan.

 

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *